PENGURANGAN RUPIAH

DUA hari setelah ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) lewat Rapat Paripurna DPR, Darmin Nasution langsung mengusulkan program yang bisa memicu kehebohan. Ia mengusulkan dilakukan redenominasi pecahan mata uang rupiah. Itu dilakukan agar mata uang rupiah tidak memiliki angka nominal yang besar.

Redenominasi yaitu pengurangan nilai pecahan tanpa mengurangi nilai dari uang tersebut. Kasarnya, angka nol dalam sebuah pecahan akan dikurangi. Contohnya jika dikurangi tiga angka nol, Rpl juta akan menjadi Rpl.000.

Usulan Darmin tersebut baru sekadar wacana yang akan disampaikan ke pemerintah melalui Presiden dan DPR. Setelah disetujui, BI akan melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat. “Kita usahakan tahun ini bisa disampaikan ke pemerintah/ kata Darmin.

Deputi Gubernur BI Budi Rochadi menambahkan rede-nominasi pecahan mata uang rupiah memerlukan waktu yang tidak singkat. Dibutuhkan sekitar 3 tahun-4 tahun. Itu pun di luar masa transisi.

Menurut Budi, sebelumnya Turki sudah pernah melakukan redenominasi pecahan mata uangnya menjadi lebih kecil. Hal itu dilakukan karena pecahan mata uangnya sudah terlalu besar.

Seperti diketahui uang pecahan Indonesia yang terbesar saat ini, yakni RplOO ribu. Itu adalah pecahan terbesar kedua di dunia. Terbesar pertama adalah mata uang Vietnam, yakni 500 ribu dong. Zimbabwe bahkan pernah mencetak 100 miliar dolar Zimbabwe dalam satulembar mata uang.

Hanya saja, imbuh Budi, untuk bisa melakukan penyederhanaan satuan uang itu membutuhkan sejumlah persyaratan. Setidaknya ada tiga syarat yang mutlak dipenuhi, yaitu kondisi perekonomian yang stabil, inflasi rendah dan stabil, serta adanya jaminan stabilitas harga. “Hal yang paling sulit dilakukan dengan cepat dan mudah adalah sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa.”

Perubahan nama

Sementara itu, ekonom Bank Mandiri Martin Panggabean mengusulkan penerapan redenominasi harus dilakukan dengan perubahan nama mata uang rupiah. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak kebingungan dengan redenominasi mata uang itu. “Kita harus mengubah nama mata uang. Sebab kalau tidak orang akan bingung, akan terjadi monetary misperception.”

Martin mencontohkan, jika orang ingin membeli tanah satu hektare senilai Rpl.000, masyarakat mungkin saja membayarnya dengan uang Rpl.000 yang lama. Itu akan membuat kebingungan di masyarakat.

Martin mengkhawatirkan redenominasi mata uang akan menimbulkan instabilitas sosial dan politik jika tidak diikuti dengan perubahan nama mata uang. Ia mencontohkan kejadian pemotongan nilai mata uang atau saneringyang terjadi pada 1965. Saat itu masyarakat mengira uang yang dimilikinya nilainya berkurang. Padahal sebenarnya hanya terjadi denominasi. (E-2)marchelo@mediaindonesia.com

Leave a Reply